PENGUMUMAN

SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Untuk PKP2A II LAN 18 Oktober 2017 berlokasi di Aula Makodam XIV/Hasanuddin, Jl. Urip Sumoharjo, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel 90233. Selengkapnya ...

BukuBuku

ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH DAERAH

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara, pegawai negeri sipil harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Dalam rangka mencapai Profesionalisme tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Penataan PNS, mewajibkan setiap instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan kegiatan berikut :

  1. Melakukan penataan PNS dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai.
  2. Melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
  3. Melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil.

Departemen Dalam Negeri juga kemudian menyusun suatu Peraturan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 12 tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan panduan tentang uraian langkah-langkah dalam melakukan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar terpenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hasil kajian yang telah di dokumentasikan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

PANDUAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Panduan ini disusun untuk membantu stakeholders dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan organisasi. Penulis menyusun buku panduan ini agar daerah mampu mengembangkan kapasitasnya secara mandiri dalam melakukan penataan organisasi. Penulis merampungkan buku ini berdasarkan hasil penelitian selama ini bahwa dalam Pemerintah Daerah belum sepenuh hati mengikuti kaidah-kaidah dalam menata organisanya sehingga menimbulkan in-efisiensi dan in-efektivitas. (Penulis: Ahmad Sukarno,S.IP, M.Adm, SDA. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. HP: 085255129014)

EVALUASI REFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Buku ini dibuat untuk merangkum seri hasil penelitian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar. Kajian yang dilakukan mengambil lokus penelitian yaitu: Kota Batam, Kota Manado, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Mamuju. Fokus penelitian berkaitan dengan evaluasi penerapan PP No. 41 tahun 2007. Penulis menyimpulkan bahwa masih banyak lokus yang belum menerapkan PP No. 41 tahun 2007 dengan sepenuh hati. (Ahmad Sukarno, S.IP, M.Adm.SDA. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. HP: 085255129014)

Kami Disini

Nilai Dasar Kami

 

Mitra Kerja Kami

 

 

 

 
Copyright © PKP2A II LAN 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com