Jurnal Administrasi Publik

Preface VOLUME XIX NOMOR 2 DESEMBER 2023

Admin Jurnal Administrasi Publik — Tue, 26 Dec 2023 20:48:01 +0700

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi.

Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Andi Setyo Pambudi dengan judul “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Rahma Vidianti, Ipah Ema Jumiati yang bertajuk ”Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Anisa Mifrohatun Fathiyah dengan judul ”Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)”. Tulisan keempat ditulis oleh Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni yang diberi tajuk ”Collaborative Governance: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang”. Dalam tulisan kelima, Ivana Romasi, Mohammad Ridwan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Isti’anah, Eko Setiyo Utomo yang mengambil judul “Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting dengan judul “Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota”.

Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya.

Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi.

Redaksi

Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat

Andi Setyo Pambudi — Tue, 26 Dec 2023 20:54:45 +0700

Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional yang pada hakikatnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang menarik terkait isu ini dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang Pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap siklus perencanaan dan pelaksanaan dana transfer, terutama DAK untuk penugasan fisik bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui Focus Group Disscussion, big data, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi Intelligent Media Monitoring (IMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana transfer di daerah dalam menyusun proposal DAK masih sangat tinggi. Disparitas ini semakin nyata dengan perbedaan aksesibilitas informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah, serta kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan dana perimbangan terkait pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan sejak aspek perencanaan dan pelaporan diperlukan, termasuk juga strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap ragam kondisi masyarakat, kondisi geografis dan sumber daya pengelola dana transfer bidang pendidikan di daerah.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang

Siska Rahma Vidianti, Ipah Ema Jumiati — Tue, 26 Dec 2023 20:55:20 +0700

Stunting merupakan isu prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 yang memiliki target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Serang telah menggencarkan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting dengan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021, karena masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan tingginya angka prevalensi stunting yang masih belum bisa mencapai target nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Serang dan menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adanya kendala tersebut karena masih tingginya angka prevalensi stunting SSGI di Kabupaten Serang tahun 2022 yakni sebesar 26,4% yang masih jauh dari target yang ditetapkan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dibeberapa aspek, minimnya ketersediaan alat antropometri di posyandu wilayah puskesmas, masih adanya perilaku masyarakat yang sulit dirubah saat melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan jamban sederhana.

Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)

Anisa Mifrohatun Fathiyah — Tue, 26 Dec 2023 20:55:49 +0700

Dalam teori bottom-up implementasi kebijakan, diskresi disebut sebagai cara yang dapat ditempuh oleh birokrat garda terdepan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menunjang keberhasilan kebijakan. Diskresi ini yang kemudian diterapkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP) dalam melaksanakan kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning bagi CPNS Kabupaten Maybrat. Blended learning yang seharusnya dilakukan melalui tiga fase pembelajaran, dijalankan hanya dengan dua fase pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan pun adalah kurikulum pelatihan secara klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana diskresi dilakukan dalam implementasi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning menggunakan konsep konten dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pihak yang kepentingannya terpengaruh dengan adanya kebijakan yaitu CPNS peserta pelatihan, pemerintah daerah dan Puslatbang KMP menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dan merasakan perubahan dengan dilaksanakannya diskresi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan dipusatkan pelaksanaannya di Poksi Pelatihan dan Pengembangan, dimana sumber daya keuangan dan sarana prasarana penunjang pelatihan sepenuhnya dalam tanggung jawab BKPSDM Kabupaten Maybrat. Strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh CPNS dan Pemerintah Daerah. Dari sisi penerimaan dan kepatuhan, kebijakan dinilai dapat diterima dan dilaksanakan dengan dengan baik meskipun penyelenggaraan dirasa cukup berat dari sisi metode pembelajaran.

Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang

Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni — Tue, 26 Dec 2023 20:56:22 +0700

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan potensi pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan daya tarik pariwisata dan pemeliharaan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses kolaborasi antar entitas yang terlibat merasa aman dan nyaman didalam proses kolaborasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis menganalisis trust building indicator dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dilapangan, dan melihat dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park. Hasil penelitian menunjukkan proses collaborative governance dengan menggunakan indikator trust building (membangun kepercayaan) di objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun proses komunikasi formal dan informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.

Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan

Ivana Romasi Ivana, Mohammad Ridwan — Tue, 26 Dec 2023 20:56:52 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem parkir elektronik dalam mewujudkan smart city di Kota Medan. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya penerapan sistem e-parking pada jalan-jalan yang telah diterapkan e-parking serta melihat kesesuaian penerapan program e-parking dengan konsep smart city. Permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan e-parking di Kota Medan yaitu pemanfaatan e-parking belum merata digunakan oleh masyarakat, petugas parkir masih bingung menggunakan alat, petugas parkir elektronik masih memungut uang tunai, perubahan pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Inspektur Muda Keselamatan Transportasi Jalan, Kepala Seksi Parkir Wilayah II, dan Petugas Parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan petugas parkir elektronik di kota Medan. Selain itu peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)

Isti’anah, Eko Setiyo Utomo — Tue, 26 Dec 2023 20:57:32 +0700

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2019 hingga 2021 bahkan perkiraan akhir 2022 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun lebih . Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam Treasury Single Account (TSA,) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. Idle cash yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.

Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Dinda Hayati Dinda, Wiro Oktavius Ginting — Tue, 26 Dec 2023 20:58:07 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya dan strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Juga mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan salah satu teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yakni strategi pendukung sumber daya yang indikatornya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sumber daya finansial. Juga berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum bisa dikatakan optimal. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah membuat bangunan pengendali banjir seperti bronjong, tanggul dan tembok penahan serta melakukan koordinasi antar lintas pemerintah. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan strategi ini adalah adanya sinergitas antar lintas pemerintah. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, finansial, dan sarana pendukung lainnya serta kultur masyarakat yang masih apatis. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan untuk perlu dilakukan pengajuan penambahan anggaran kepada kepala daerah guna memenuhi fasilitas pendukung penanggulangan bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.