Jakarta – Salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Hingga saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisis rasional yang memadai. Padahal kualitas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Peluncuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan tema “Kebijakan Publik Untuk Pelayanan yang Lebih Baik”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA LAN Jakarta, Kamis (7/5).
Acara itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN & RB Damayani Tyastianti, Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Kemenko PMK Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Lies Marcoes, serta Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Gunawan.
“Salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam membuat kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks,” jelasnya.
Oleh karena itu, perbaikan kualitas kebijakan yang disertai dengan instrumen yang baku untuk dapat mengukur kualitas kebijakan menjadi penting. Sehingga, kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Perbaikan manajemen hulu kebijakan merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah hilir kebijakan public. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Dia
Kepala LAN menambahkan bahwa untuk memandu upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut, LAN menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufik mengemukakan contoh salah satunya dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN bahwa Indonesia banyak tertinggal. Pemerintah masih belum bisa optimal bersaing di dunia internasional karena belum melihat perancangan kebijakan berdasarkan bukti. Kebijakan masih dianggap sebagai sekedar regulasi dan tidak berbasis bukti sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan di masa yang akan datang.
“Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua. Ke depan jika kita ingin menjadi bangsa yang world class maka kebijakan-kebijakannya harus responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi. Paradigma ini perlu kita ubah dalam memecahkan problem-problem kebangsaan kita,” jelasnya.
Dia mengatakan keberadaan IKK merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kualitas kebijakan.
“IKK bukan hanya merupakan instrument untuk mengukur, tetapi sebagai sarana untuk belajar membuat kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan,” jelasnya. (irena/budiprayitno)
