Transformasi pasca penyederhanaan birokrasi berupa delayering jabatan struktural terus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang semakin lincah serta mampu memberikan kecepatan dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder. Tidak berhenti pada penataan jabatan struktural, melalui Permenpan RB No. 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No.1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, banyak perubahan dan penataan yang dilakukan pada dua jenis jabatan tersebut agar mesin birokrasi semakin bergerak ke arah yang diharapkan dengan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada dalam suatu instansi.
Puslatbang KMP melalui kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2023, melaksanakan kegiatan Seminar Identifikasi & Penentuan Masalah Kebijakan Dampak Penyederhanaan Jabatan Pelaksana & Fungsional terhadap Tata Kelola Manajemen Pemerintahan Guna Mendukung Terwujudnya Agile Government.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Senin, 22 Mei 2023 secara Virtual dibuka oleh Kepala Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara Dr. Andi Taufik, M.Si. Dalam sambutannya Andi Taufik menyampaikan bahwa sejak terbitnya Permenpan RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perubahan-perubahan di dalam model organisasi dan sifat-sifat dari pekerjaan yang ada. Banyak tantangan yang dihadapi baik itu dilevel Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, efisien dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan kita terutama dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan dimana sekian lama kita melakukan pola kerja dan model organisasi yang penuh dengan struktur, dengan rentang kendali yang sangat tinggi berubah menjadi system kerja yang lebih flat, serta mekanisme kerja yang lebih fleksibel. Untuk menjawab hal tersebut Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara mendesain Kajian yang dapat memberikan informasi, solusi yang tepat sebagai dampak dari penyederhanaan jabatan terutama jabatan pelaksana dan fungsional ASN terhadap tata kelola manajemen Pemerintahan guna mendukung organisasi yang lebih agile.
Kegiatan seminar ini menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yaitu Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum (Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara) dengan Paparan Dampak Agilitas pada Organisasi dan Pengembangan Karier PNS; Muh. Yusuf Kurniawan, SH, M.Si (Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik KemenpanRB) dengan Paparan Digitalisasi Pengembangan Kompetensi untuk Mewujudkan ASN Merdeka Belajar dan Narasumber selanjutnya Baso Mannyuruki, SH, M,Si (Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan) dengan pemaparan Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan seminar ini diikuti oleh 300 participant utusan dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dari seluruh wilayah Indonesia.
