Komitmen Perkuat Aparatur di Kawasan Timur Indonesia, Puslatbang KMP Gelar Diskusi dengan Empat Daerah Otonomi Baru
Sebagai unit kerja Lembaga Administrasi Negara yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Puslatbang KMP telah menjalin banyak kemitraan strategis dengan banyak Pemerintah Daerah di wilayah KTI. Pemekaran empat daerah otonomi baru (DOB) di Pulau Papua yang menghadirkan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, semakin memperluas cakupan kemitraan ini. Sebagai langkah awal untuk membangun jejaring sekaligus membantu keempat daerah baru untuk memperkuat kapasitas di bidang manajemen pemerintahan, Puslatbang KMP menyelenggarakan kegiatan Diskusi Strategi Peningkatan dan Akselerasi Manajemen Pemerintahan Untuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Kegiatan ini dilakukan di Puslatbang KMP pada 14 Maret 2024 yang lalu, dengan mengundang perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari empat DOB.
Kepala Puslatbang KMP, Dr. Andi Taufik, M.Si., yang hadir langsung untuk membuka kegiatan, memberikan arahan kepada BKPSDM empat DOB agar tugas sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan ASN di wilayahnya tidak dikesampingkan.
“Dari pengalaman kami, seringkali BKPSDM di daerah baru melupakan fungsi pengembangan SDM dan lebih berfokus pada fungsi pengelolaan kepegawaiannya saja. Hal tersebut yang jangan sampai terjadi pada kawan-kawan di DOB. Jangan lupa juga teman-teman yang ada di BKPSDM harus ikut Pelatihan Training Officer Course (TOC) dan Management of Training (MoT), karena teman-teman adalah penyelenggara pelatihan di daerah masing-masing, dan kedua pelatihan tersebut sekarang sudah tidak berbayar pelaksanaannya”, tambah Andi Taufik.
Dalam kegiatan diskusi, Squad Team Kajian Manajemen Pemerintah Puslatbang KMP berkesempatan untuk melakukan tanya jawab penyelenggaraan manajemen pemerintahan di wilayah DOB. Anggota tim yang berisi gabungan dari pejabat fungsional widyaiswara, analis kebijakan dan pelaksana, menggali secara mendalam kondisi pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan kelembagaan, manajemen ASN, maupun pengelolaan pengembangan ASN di empat provinsi baru di horizon timur Indonesia ini. Isu yang diperoleh dari diskusi ini akan dijadikan data untuk diolah ke dalam bentuk policy paper dan policy brief yang nantinya akan menjadi rekomendasi tidak hanya kepada Pemerintah Daerah di empat Daerah Otonomi Baru yang baru dibentuk, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.
