Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) PKP2A II LAN
User Rating: 5 / 5
Makassar (PKP2A II LAN), Aparatur Sipil Negara PKP2A II LAN pada hari ini Kamis (26/2/2015) kembali disibukkan untuk mengisi atau membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Dan hal ini dilakukan kebijakan MenPAN Yuddy Crisnandi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
Dengan keluarnya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 tersebut maka semua Aparatur Sipil Negara baik Dipusat maupun didaerah wajip melaporkan harta kekyaannya baik harta kekayaannya dalam bentuk Harta bergerak maupun dalam bentuk Harga tidak bergerak
Kebijakan ini tentunya dianggap akan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan hal ini sangat sesuai dengan tujuan pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Dengan keluarnya surat Edaran Menpan RB tersebut maka seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dari sabang sampai marauke wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai permintaan Kementerian PAN-RB .
Dalam surat edaran tersebut juga mencantumkan beberapa subjek wajib lapor yang wajib membuat Laporan yaitu mulai dari pejabat yang menduduki posisi strategis, Para pengelola anggaran, Panitia pengadaan barang dan jasa langsung melaporkan kekayaannya Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Eselon III,IV Dan V menyampaikan Laporan Harta Keyaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Masing-masing.
Bagi Aparatur Sipil Negara yang Tidak melaporkan kekayaannya maka dapat diberikan sanksi administrasi termasuk pembatalan promosi jabatannya baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional
Untuk mengawasi seluruh terlaksananya kegiatan ini maka beban pengawasan diberikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).kebijakan ini tentunya sangat bermanfaat dalam mencegah maupun memberantas Tindak Pidana korupsi apalagi korupsi dalam birokrasi bukan hanya cerita belaka akan tetapi nyata adanya
Kegiatan Pengisian LHKASN ini dihadiri sacara langsung Kepala PKP2A II LAN Dr. Muhammad Firdaus, MBA , KABAG Administrasi Dr. Lukman, M.Si beserta para pejabat Fungsional maupun Pejabat lainnya (By Edi Abdullah)
.jpg)
