Kontroversi Hak Immunitas Pimpinan KPK

User Rating: 0 / 5

Wacana pemberian hak immunitas bagi komisioner KPK mulai ramai diperbincakan berbagai pakar pada saat ini, pemberian immunitas ini sendiri merupakan upaya perlindungan khusus yg diberikan kepada para pimpinan KPK dari kemungkinan adanya upaya Kriminalisasi .

Memcuatnya pemberian immunitas ini dilatarbelakangi oleh anggapan adanya upaya kriminalisasi yg dilakukan terhadap para pimpinan KPK lihat saja penetapan Bambang wijayanto sebaagai tersangka oleh kepolisian, menyusul kemudian Adnan Pandu praja yg sudah dilaporkan Kebareksrim Polri dan terakhir ketua Abraham Samad sudah resmi juga dilaporkan Ke Mabes Polri.

Hak Immunitas.

Dalam hukum positif di indonesia hak immunitas memang merupakan sebuah perlakuan yg sangat istimewa yg diberikan secara hukum kepada subjek-subjek hukum tertentu ,secara hukum hak immunitas adalah sebuah perlindungan hukum yg diberikan kepada seseorang dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara.

Bebarap peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai masalah hak immunitas ini misalnya dalam uu nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam undang-undang tersebut advokat dilindungi dari upaya tuntutan pidana selama menangani kasus kliennya disidang pengadilan.

Demikian pula dalam uu nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana upaya perlindungan hukum bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana atau bahaasa kerennya kriminalisasi.

Jika diluar negeri seperti di erofa Pejabat Corruption Eradication Commision atau Lembaga KPKnya sudah mengatur mengenai masalah  pemberian  perlindungan hak immunitas bagi para pejabat yg bekerja di lembaga tersebut  seperti diketahui pejabat KPK senantiasa akan mendapat serangan balik dari para koruptor untuk mengantisipaasinya maka dibutuhkan Hak Immunitas bagi mereka dalam menjalankan tugasnya .

Hak Immunitas VS SKP2

Namun untuk saat ini hak immunitas tidak terlalu mendesak diberikan kepada para komisonernya karena masa jabatan mereka akan berakhir dalam waktu 8 bulan kedepan , memikirkan pemberian hak Immunitas tentunya harus melalui peraturang perundang-undangan .

Justru yang dibutuhkan pada saat ini adalah SKP2 dari Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim mengenai penyidikan kasus Bambang wijayanto .karena itu penulis mengusulkan jika keributan KPK VS POLRI ingin dihentikan maka ada baiknya KPK dan Polri masing –masing mengeluarkan SKP2 untuk tersangkanya yaitu terhadap Komjen Budigunawan dan Bambang Wijayanto demi terciptanya kedamaian diantara dua intitusi tersebut. he he he

Tidak bertentangan dengan Equality Before The Law

Adanyaanggapan bahwa hak immunitas bertentangan dengan asas hukum semua orang sama keduduknnya dihadapan hukum seperti yg dilontarkan Fadli Zon adalah tidak benar karena dalam ilmu hukum dikenal adanya asasLex spesialis Drogat Lex generalis yg berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Karena itu hak immunitaas ini adalah peraturan khusus yg memberikan perlindungan tertentu kepada subjek hukum tertentu.

Damailah Indonesiaku Yg Tercinta.